Perubahan Anggaran Dasar PT

Untuk siapa layanan ini

Untuk PT yang akan mengubah nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan atau bidang usaha, jangka waktu berdiri, besarnya modal dasar, mengurangi modal ditempatkan dan disetor, atau berubah dari tertutup menjadi terbuka. Semuanya memerlukan persetujuan Menteri. Perubahan lain — pemegang saham, direksi dan dewan komisaris, alamat lengkap — cukup diberitahukan. Wajib juga bagi PT yang bidang usahanya di OSS tidak lagi cocok dengan kegiatan yang sebenarnya dijalankan.

Biaya

Biaya jasa untuk lingkup standar layanan ini mulai Rp4.500.000. Belum termasuk PPN. Biaya negara (PNBP atau retribusi) diteruskan apa adanya, tanpa markup — kami tidak mengambil untung dari setoran negara. Lingkup di bawah yang menentukan angka akhirnya, dan Anda menerima penawaran tertulis sebelum pekerjaan dimulai — bukan tagihan yang membengkak di tengah jalan.

Lingkup

Tahapan

1. 1

   Pemetaan perubahan dan pemeriksaan dokumen dasar. Komplia menentukan apakah tiap butir perubahan masuk kategori persetujuan Menteri, pemberitahuan, atau perubahan data, dan memeriksa apakah data terakhir di SABH sudah sinkron dengan kenyataan.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (6)

   • Akta pendirian + SK pengesahan badan hukum.
   • Seluruh akta perubahan dan SK/surat penerimaan pemberitahuan sebelumnya.
   • Anggaran dasar terakhir yang berlaku.
   • Daftar pemegang saham terakhir dan daftar khusus.
   • NPWP badan, NIB, dan daftar izin sektoral yang menempel.
   • Uraian tertulis perubahan yang diinginkan Anda.
2. 2

   Penyiapan dan pemanggilan RUPS (atau penyusunan keputusan pemegang saham di luar RUPS yang mengikat).

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (5)

   • Surat panggilan RUPS yang mencantumkan dengan jelas acara perubahan anggaran dasar.
   • Materi/penjelasan agenda untuk pemegang saham.
   • Draf risalah/notula RUPS.
   • Draf keputusan pemegang saham di luar RUPS bila jalur itu yang dipakai.
   • Surat kuasa pemegang saham yang berhalangan.
3. 3

   Penyelenggaraan RUPS dan pengambilan keputusan perubahan anggaran dasar.

   Anda

   Dokumen yang disiapkan (3)

   • Daftar hadir dan bukti kuorum.
   • Risalah/notula RUPS yang ditandatangani.
   • Bukti panggilan.
4. 4

   Penandatanganan AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR di hadapan notaris rekanan (kecuali perubahan sudah dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris pada saat RUPS).

   Anda

   Dokumen yang disiapkan (9)

   • Notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS.
   • Akta pemindahan hak atas saham (bila ada pengalihan saham)
   • Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga pemberi izin usaha bila diperlukan.
   • Bukti pengumuman dalam 1 surat kabar (wajib bila perubahan menyangkut pengurangan modal)
   • NPWP badan.
   • Bukti setor modal dari bank atas nama Perseroan atau neraca tahun buku berjalan bila modal ditempatkan dan disetor ditingkatkan.
   • Surat keterangan alamat lengkap dari pengelola gedung atau instansi berwenang bila alamat berubah.
   • Laporan keuangan tahunan bila dipersyaratkan.
   • Dokumen Pemilik Manfaat: surat kuasa Direksi kepada notaris, surat pernyataan Direksi, surat persetujuan Pemilik Manfaat.

   Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS, dan SETELAH lewat 30 hari itu TIDAK BOLEH lagi dinyatakan dalam akta notaris.

5. 5

   Notaris mengajukan permohonan persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan secara elektronik melalui SABH, dengan mengunggah salinan akta perubahan dan dokumen pendukung.

   Instansi

   Dokumen yang disiapkan (4)

   • Formulir perubahan elektronik SABH.
   • Salinan akta perubahan (diunggah)
   • Dokumen pendukung ayat (4)
   • Pernyataan elektronik notaris bahwa formulir dan dokumen telah lengkap dan sesuai.

   Permohonan diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar; setelah lewat itu permohonan/pemberitahuan TIDAK DAPAT diajukan.

6. 6

   Pemeriksaan oleh Ditjen AHU, lalu penerbitan SK persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan; notaris mencetaknya secara mandiri.

   Instansi

   Dokumen yang disiapkan (1)

   • Kelengkapan tambahan bila permohonan dikembalikan untuk disesuaikan/dilengkapi.

   Pemeriksaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

7. 7

   Pemutakhiran data pada Sistem OSS (profil, KBLI, alamat, permodalan, pengurus) dan pengecekan izin sektoral yang ikut terdampak; notifikasi ke bank dan mitra kontraktual.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (4)

   • SK persetujuan/surat penerimaan pemberitahuan perubahan.
   • Salinan akta perubahan.
   • NIB dan daftar izin yang menempel.
   • Draf surat pemberitahuan ke bank, mitra, dan lessor.
8. 8

   Pengumuman perubahan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri.

   Instansi

   Dokumen yang disiapkan (1)

   • Bukti pembayaran biaya pengumuman TBN RI.

Estimasi waktu bergantung pada kelengkapan dokumen dan antrean instansi. Batas waktu yang ditandai berasal dari peraturan; sisanya estimasi praktik.

Yang perlu Anda ketahui

• Dua jendela 30 hari yang berurutan dan keduanya menghanguskan: dari keputusan rapat ke akta notaris, lalu dari tanggal akta ke Menteri. Lewat yang pertama, rapat harus diulang dari awal.
• Perpanjangan jangka waktu berdirinya PT punya tenggat sendiri yang jauh lebih awal — paling lambat 60 hari sebelum jangka waktunya berakhir. PT yang sudah lewat tidak bisa diperpanjang mundur; jalurnya menjadi pembubaran.
• Berkas yang dikembalikan bukan berarti aman: hanya ada tujuh hari untuk melengkapi, dan lewat itu permohonan ditolak sementara jendela 30 hari terus berjalan.
• Akta perubahan adalah pekerjaan notaris dan permohonannya diajukan melalui notaris. Peran kami menyiapkan bahan rapat dan draf perubahannya, lalu mengawal tindak lanjutnya.

Pertanyaan yang sering ditanyakan