Perubahan Anggaran Dasar PT PMA

Untuk siapa layanan ini

Untuk PT PMA yang akan menambah atau mengganti bidang usaha, menaikkan atau menurunkan modal dasar, mengubah nama atau tempat kedudukan, mengubah jangka waktu berdiri, berpindah status tertutup dan terbuka, atau mengubah komposisi kepemilikan saham asing. Wajib juga bagi PMA yang kegiatan usaha nyatanya sudah bergeser dari maksud dan tujuan di anggaran dasarnya. Ketidakcocokan seperti ini muncul sebagai temuan saat pengawasan dan saat mengajukan izin sektoral.

Biaya

Biaya jasa untuk lingkup standar layanan ini mulai Rp8.000.000. Belum termasuk PPN. Biaya negara (PNBP atau retribusi) diteruskan apa adanya, tanpa markup — kami tidak mengambil untung dari setoran negara. Lingkup di bawah yang menentukan angka akhirnya, dan Anda menerima penawaran tertulis sebelum pekerjaan dimulai — bukan tagihan yang membengkak di tengah jalan.

Lingkup

Tahapan

1. 1

   Pemeriksaan dokumen korporasi terkini dan klasifikasi jenis perubahan: masuk (persetujuan Menteri) atau (cukup pemberitahuan)

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (5)

   • Akta pendirian dan seluruh akta perubahan terakhir.
   • SK pengesahan badan hukum dan SK/surat penerimaan pemberitahuan perubahan terakhir.
   • NIB dan data kegiatan usaha yang tercatat di OSS.
   • Daftar pemegang saham terkini.
   • Uraian perubahan yang dikehendaki.
2. 2

   Bila perubahan menyangkut maksud dan tujuan/KBLI: uji ulang keterbukaan bidang usaha untuk penanam modal asing dan hitung ambang nilai investasi baru per KBLI 5 digit per lokasi.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (3)

   • Matriks KBLI baru vs daftar bidang usaha tertutup dan daftar persyaratan tertentu (batas kepemilikan asing)
   • Perhitungan tambahan nilai investasi minimum untuk tiap KBLI baru per lokasi.
   • Catatan izin sektoral yang akan timbul dari KBLI baru.
3. 3

   Penyelenggaraan RUPS yang memutuskan perubahan anggaran dasar, dengan agenda perubahan dicantumkan jelas dalam panggilan.

   Anda

   Dokumen yang disiapkan (5)

   • Panggilan RUPS yang secara jelas mencantumkan acara perubahan anggaran dasar.
   • Daftar hadir dan bukti kuorum sesuai anggaran dasar.
   • Surat kuasa pemegang saham asing yang tidak hadir, dilegalisasi/apostille sesuai negara asal.
   • Risalah atau keputusan RUPS.
   • Persetujuan kurator bila Perseroan dalam keadaan pailit.

   Acara perubahan anggaran dasar WAJIB dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

4. 4

   Pembuatan akta perubahan anggaran dasar di hadapan notaris (akta dibuat oleh notaris — bukan oleh Komplia)

   Anda

   Dokumen yang disiapkan (4)

   • Risalah/keputusan RUPS.
   • Draf pasal anggaran dasar hasil perubahan.
   • Identitas pemegang saham dan pengurus terkini.
   • Bukti setor modal bila perubahan menyangkut permodalan.

   Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS; lewat itu tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris.

5. 5

   Pengajuan permohonan persetujuan ATAU penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri melalui sistem AHU.

   Instansi

   Dokumen yang disiapkan (4)

   • Akta perubahan anggaran dasar.
   • Format isian permohonan persetujuan atau pemberitahuan di sistem AHU.
   • Bukti pembayaran PNBP.
   • Persetujuan kurator bila Perseroan pailit.

   Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris; setelah lewat, permohonan/pemberitahuan tidak dapat diajukan.

6. 6

   Terbit Keputusan Menteri tentang persetujuan perubahan anggaran dasar, atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar.

   Instansi

   Dokumen yang disiapkan (3)

   • SK persetujuan perubahan anggaran dasar, untuk perubahan yang memerlukan persetujuan Menteri.
   • Surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, untuk perubahan yang cukup diberitahukan.
   • Bukti pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.

   Mulai berlaku sejak tanggal SK persetujuan atau sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan.

7. 7

   Pemutakhiran data perusahaan dan data kegiatan usaha di Sistem OSS; penyesuaian NIB dan penambahan KBLI baru.

   Anda

   Dokumen yang disiapkan (3)

   • Akta perubahan dan SK/surat penerimaan pemberitahuan.
   • Data kegiatan usaha per KBLI 5 digit per lokasi beserta rencana nilai investasi.
   • Pernyataan mandiri yang diminta Sistem OSS untuk KBLI baru.
8. 8

   Pemenuhan persyaratan dan izin sektoral yang timbul dari KBLI baru, serta penyesuaian pelaporan LKPM atas KBLI dan lokasi baru.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (3)

   • Daftar persyaratan per KBLI baru.
   • Rencana pemenuhan persyaratan dasar untuk lokasi baru (KKPR, lingkungan, PBG/SLF) bila ada.
   • Format LKPM yang sudah memuat KBLI dan lokasi baru.

Estimasi waktu bergantung pada kelengkapan dokumen dan antrean instansi. Batas waktu yang ditandai berasal dari peraturan; sisanya estimasi praktik.

Yang perlu Anda ketahui

• Dua tenggat 30 hari yang berurutan dan sama-sama menghanguskan: dari keputusan rapat ke akta notaris, lalu dari tanggal akta ke Menteri. Jatuh di salah satunya berarti mengulang dari rapat.
• Menambah bidang usaha memicu ambang nilai investasi minimum yang baru, dihitung per kode bidang usaha lima digit per lokasi proyek. Yang mengira perubahan anggaran dasar hanya soal biaya notaris akan terkejut oleh konsekuensi permodalannya.
• Bidang usaha baru yang ternyata masuk daftar pembatasan kepemilikan asing tidak bisa dipakai dengan struktur kepemilikan yang ada. Ini dicek sebelum rapat, bukan sesudah akta.
• Perubahan maksud dan tujuan wajib mendapat persetujuan Menteri, bukan sekadar pemberitahuan. Salah memilih jalur berarti ditolak setelah akta terlanjur dibuat, sementara tenggatnya terus berjalan.

Pertanyaan yang sering ditanyakan