Persetujuan Impor (PI)

Untuk siapa layanan ini

Untuk importir yang mendatangkan barang yang dibatasi impornya. Sistemnya berdiri di atas NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir — API-U untuk importir umum, API-P untuk importir produsen — dan pengendaliannya dilakukan per pos tarif, bukan per bidang usaha. Anda tipikalnya: importir barang jadi untuk diperdagangkan, produsen yang mengimpor bahan baku atau barang komplementer, dan pelaku usaha yang mengimpor barang untuk uji pasar atau layanan purna jual.

Biaya

Biaya jasa untuk lingkup standar layanan ini mulai Rp13.250.000. Belum termasuk PPN. Biaya negara (PNBP atau retribusi) diteruskan apa adanya, tanpa markup — kami tidak mengambil untung dari setoran negara. Lingkup di bawah yang menentukan angka akhirnya, dan Anda menerima penawaran tertulis sebelum pekerjaan dimulai — bukan tagihan yang membengkak di tengah jalan.

Lingkup

Tahapan

1. 1

   Klasifikasi HS dan pemeriksaan status pembatasan impor atas barang Anda.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (3)

   • Spesifikasi teknis barang, katalog, dan/atau lembar data produk.
   • Invoice/proforma dari pemasok luar negeri.
   • Usulan pos tarif/HS dan dasar klasifikasinya.
2. 2

   Uji kesiapan importir: NIB sebagai API-U atau API-P, kesesuaian bidang usaha, dan status pelaporan realisasi impor sebelumnya.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (4)

   • NIB dengan Angka Pengenal Importir.
   • Akta pendirian dan perubahan terakhir.
   • Riwayat pelaporan realisasi impor.
   • Bukti kepemilikan sarana produksi bagi API-P.
3. 3

   Pengurusan Pertimbangan Teknis dari kementerian pembina sektor bila jenis barang mensyaratkannya.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (3)

   • Permohonan Pertimbangan Teknis.
   • Dokumen teknis sesuai sektor (pangan, kesehatan, industri, pertanian, dsb.)
   • Data rencana impor dan penggunaan barang.
4. 4

   Pengajuan permohonan Persetujuan Impor melalui sistem (INSW/OSS)

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (4)

   • Rencana impor per pos tarif, jumlah, dan negara asal.
   • Pertimbangan Teknis bila disyaratkan.
   • Kontrak/perjanjian pembelian.
   • Dokumen pendukung lain sesuai jenis barang.
5. 5

   Penelitian permohonan dan penerbitan Persetujuan Impor.

   Instansi

   Dokumen yang disiapkan (1)

   • Persetujuan Impor (PI)
6. 6

   Verifikasi/Penelusuran Teknis Impor oleh surveyor bila disyaratkan, dan penerbitan Laporan Surveyor.

   Instansi

   Dokumen yang disiapkan (1)

   • Laporan Surveyor (LS)
7. 7

   Serah terima PI dan pemasangan kewajiban pelaporan realisasi impor pada kalender kepatuhan.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (2)

   • Persetujuan Impor.
   • Jadwal pelaporan realisasi impor.

Estimasi waktu bergantung pada kelengkapan dokumen dan antrean instansi. Batas waktu yang ditandai berasal dari peraturan; sisanya estimasi praktik.

Yang perlu Anda ketahui

• Sebagian besar artikel, template, dan checklist yang beredar masih memakai rangkaian aturan yang sudah dicabut seluruhnya. Ini jebakan generasi yang paling berbahaya di bidang ini.
• Kelalaian melaporkan realisasi impor periode sebelumnya adalah penyebab penolakan yang paling lazim, dan tidak dapat diperbaiki di menit terakhir.
• Neraca komoditas membatasi volume yang dapat disetujui untuk sejumlah barang. Tidak ada penyedia jasa yang bisa menambah kuota Anda.
• Sebagian barang memerlukan izin sektoral lebih dulu — izin edar, SNI wajib, atau sertifikat halal — yang jangka waktunya jauh lebih panjang daripada persetujuan impornya sendiri.

Pertanyaan yang sering ditanyakan