Penawaran tertulis duluLingkup dan angkanya Anda terima sebelum pekerjaan dimulai.
Dikirim setelah Anda setujuiTidak ada berkas yang berangkat ke instansi diam-diam.
Biaya negara tanpa markupPNBP dan retribusi diteruskan apa adanya, bisa Anda cek sendiri.
Akun OSS tetap milik AndaHak Akses tidak dapat dialihkan ke konsultan — dan kami tidak memintanya.
Untuk siapa layanan ini
Untuk setiap pengusaha atau pengurus perusahaan di Indonesia. Kewajibannya melekat pada perusahaan, bukan pada jumlah karyawan, dan berlaku terpisah untuk setiap kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri. Ada dua lapis. Laporan peristiwa: dalam 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali, atau memindahkan perusahaan — dan paling lambat 30 hari sebelum memindahkan, menghentikan, atau membubarkannya. Lalu laporan berkala tahunan, yang jatuh pada bulan Desember. Untuk perusahaan baru, laporan pertama tidak dibuat di portal Kemnaker melainkan lewat OSS: NIB sekaligus menjadi nomor pelaporan WLKP.
Biaya
Biaya jasa untuk lingkup standar layanan ini mulai Rp1.000.000. Belum termasuk PPN. Biaya negara (PNBP atau retribusi) diteruskan apa adanya, tanpa markup — kami tidak mengambil untung dari setoran negara. Lingkup di bawah yang menentukan angka akhirnya, dan Anda menerima penawaran tertulis sebelum pekerjaan dimulai — bukan tagihan yang membengkak di tengah jalan.
Lingkup
Termasuk
Penentuan lapis kewajiban yang berlaku bagi Anda: laporan pertama lewat OSS, laporan berkala tahunan, dan/atau laporan peristiwa (pindah, berhenti, bubar, jalan kembali)
Pemetaan unit pelapor: memastikan setiap kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri terdaftar sendiri, bukan digabung ke kantor pusat.
Registrasi akun pada sistem daring wajiblapor.kemnaker.go.id bila Anda belum memilikinya.
Penyusunan data ketenagakerjaan sesuai empat kelompok keterangan yang diminta undang-undang: identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, dan kesempatan kerja.
Pemeriksaan silang data tenaga kerja terhadap data yang sudah diisikan di Sistem OSS agar tidak terjadi selisih antar-sistem.
Penginputan dan pengiriman laporan berkala pada bulan Desember, didampingi Komplia.
Arsip bukti lapor beserta tanggal berlaku yang tercetak sistem, dan pemantauan tanggal itu sepanjang tahun.
Peringatan dini untuk laporan peristiwa: kewajiban 30 hari SEBELUM pemindahan, penghentian, atau pembubaran perusahaan — yang paling sering terlewat karena harus dikirim mendahului perbuatannya.
Tidak termasuk
Penyusunan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau perjanjian kerja — layanan hukum ketenagakerjaan terpisah.
Pengurusan RPTKA dan izin tenaga kerja asing — prosedur dan sistem terpisah di Kementerian Ketenagakerjaan.
Pendaftaran dan pelaporan BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan — kewajiban dan portal yang berbeda.
Penghitungan upah, THR, atau kewajiban pengupahan lain.
Pendampingan pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan atau perkara pidana ketenagakerjaan — ditangani sebagai penugasan litigasi/advokasi tersendiri.
Tahapan
1
Penentuan posisi Anda: apakah ini laporan WLKP pertama (yang seharusnya sudah terpenuhi lewat NIB di OSS), laporan berkala tahunan, atau ada laporan peristiwa yang tertunggak. Sekaligus memetakan unit pelapor — kantor pusat dan setiap kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri dihitung terpisah.
Komplia
Dokumen yang disiapkan (5)
NIB perusahaan (untuk perusahaan yang belum pernah lapor, NIB inilah nomor pelaporan WLKP periode pertama)
Bukti lapor WLKP tahun sebelumnya beserta tanggal yang tercetak di dalamnya.
Akta pendirian dan perubahan terakhir, untuk memastikan identitas dan kedudukan pengurus.
Daftar seluruh lokasi operasional, dengan penandaan mana yang merupakan kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri.
Catatan peristiwa korporasi setahun terakhir: pemindahan lokasi, penghentian kegiatan, penutupan cabang, atau kegiatan yang dijalankan kembali.
2
Registrasi akun pada sistem daring wajiblapor.kemnaker.go.id bila Anda belum memilikinya, atau pemulihan akses bila kredensial lama hilang.
Anda
Dokumen yang disiapkan (3)
Identitas pengusaha atau pengurus yang akan menjadi pemegang akun.
NIB dan NPWP perusahaan.
Alamat surat elektronik perusahaan yang aktif dan dikendalikan perusahaan.
3
Anda menyerahkan data ketenagakerjaan posisi akhir tahun, disusun mengikuti empat kelompok keterangan yang diminta.
Anda
Dokumen yang disiapkan (6)
IDENTITAS PERUSAHAAN — nama, alamat, NIB, NPWP, bidang usaha/KBLI, status permodalan (PMDN/PMA), nama pengurus, dan daftar cabang.
HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN — jumlah pekerja dipilah menurut jenis kelamin, status hubungan kerja (PKWT/PKWTT), jabatan, dan tingkat pendidikan; jumlah tenaga kerja asing beserta jabatan dan kewarganegaraannya; keberadaan serikat pekerja; peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku beserta masa berlakunya.
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA — kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitas kesejahteraan pekerja, dan struktur/skala upah.
KESEMPATAN KERJA — jumlah lowongan yang tersedia, rencana penambahan tenaga kerja, serta kegiatan pelatihan dan pemagangan.
Rekap payroll posisi akhir periode sebagai sumber angka.
Data ketenagakerjaan yang sudah pernah diisikan di Sistem OSS, untuk pemeriksaan silang.
4
Komplia menyusun laporan, memeriksa silang angka tenaga kerja terhadap data di Sistem OSS dan rekap payroll, lalu mengembalikan draf untuk persetujuan pengurus sebelum dikirim.
Komplia
Dokumen yang disiapkan (2)
Draf isian WLKP per unit pelapor.
Catatan selisih antara data WLKP, data ketenagakerjaan di OSS, dan rekap payroll, beserta penjelasannya.
5
Pengiriman laporan berkala melalui wajiblapor.kemnaker.go.id oleh pengusaha atau pengurus, didampingi Komplia. Dijalankan pada bulan Desember.
Anda
Dokumen yang disiapkan (3)
Akun sistem daring wajiblapor.kemnaker.go.id.
Draf isian yang telah disetujui pengurus.
Dokumen pendukung yang diminta sistem.
Pelaporan berkala setiap 1 (satu) tahun pada bulan Desember.
6
Arsip bukti lapor beserta tanggal berlaku yang tercetak sistem, lalu pemasangan pengingat ganda: satu untuk Desember berikutnya (mengikuti bunyi peraturan) dan satu untuk tanggal berlaku yang tercetak di bukti lapor (mengikuti perilaku sistem).
Komplia
Dokumen yang disiapkan (3)
Bukti lapor WLKP hasil sistem, beserta nomor dan tanggal berlakunya.
Kalender kepatuhan yang memuat kedua tanggal pengingat.
Catatan pemicu laporan peristiwa yang harus diawasi: rencana pindah lokasi, penghentian kegiatan, atau pembubaran — semuanya wajib dilaporkan 30 hari SEBELUM dilakukan.
Estimasi waktu bergantung pada kelengkapan dokumen dan antrean instansi. Batas waktu yang ditandai berasal dari peraturan; sisanya estimasi praktik.
Yang perlu Anda ketahui
Sanksinya pidana dan mengenai pengurus secara pribadi — berbeda dari LKPM yang bersanksi administratif. Nilai dendanya kecil dan tidak pernah disesuaikan sejak 1981, tetapi eksposur pribadi pengurusnya nyata.
Laporan peristiwa harus mendahului perbuatannya: pemberitahuan 30 hari sebelum memindahkan, menghentikan, atau membubarkan perusahaan. Begitu perbuatan itu terjadi, kewajibannya tidak lagi bisa dipenuhi.
Setiap cabang yang berdiri sendiri adalah pelapor tersendiri. Perusahaan multi-lokasi yang hanya melapor dari kantor pusat menyisakan kewajiban yang belum terpenuhi.
Perusahaan baru sering mengira belum pernah melapor padahal sudah — laporan pertama terpenuhi lewat OSS, dan NIB sekaligus menjadi nomor pelaporannya.
Butuh layanan ini?
Ceritakan situasi perusahaan Anda — kami balas dengan lingkup, tahapan, dan penawaran tertulis.
Kementerian Ketenagakerjaan — pengelolaan jaringan dan basis data oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan melalui Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan; pengguna sistem juga mencakup Pengawas Ketenagakerjaan serta kepala Dinas provinsi dan kabupaten/kota. Pengajuannya melalui https://wajiblapor.kemnaker.go.id. Komplia menyiapkan, memeriksa, dan mengajukan berkasnya atas nama perusahaan Anda, lalu memantau tenggatnya.
Siapa yang perlu Pelaporan WLKP?
Untuk setiap pengusaha atau pengurus perusahaan di Indonesia. Kewajibannya melekat pada perusahaan, bukan pada jumlah karyawan, dan berlaku terpisah untuk setiap kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri. Ada dua lapis. Laporan peristiwa: dalam 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali, atau memindahkan perusahaan — dan paling lambat 30 hari sebelum memindahkan, menghentikan, atau membubarkannya. Lalu laporan berkala tahunan, yang jatuh pada bulan Desember. Untuk perusahaan baru, laporan pertama tidak dibuat di portal Kemnaker melainkan lewat OSS: NIB sekaligus menjadi nomor pelaporan WLKP.
Berapa lama Pelaporan WLKP?
±3–5 hari kerja dari data ketenagakerjaan lengkap sampai laporan terkirim. Peraturan tidak menetapkan batas waktu pemrosesan oleh Kemnaker.
Berapa biaya Pelaporan WLKP?
Biaya jasa untuk lingkup standar mulai Rp1.000.000, belum termasuk PPN. Biaya negara diteruskan apa adanya tanpa markup, dan Anda menerima penawaran tertulis sebelum pekerjaan dimulai.
Apa yang tidak termasuk dalam layanan Pelaporan WLKP?
Yang tidak termasuk: Penyusunan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau perjanjian kerja — layanan hukum ketenagakerjaan terpisah; Pengurusan RPTKA dan izin tenaga kerja asing — prosedur dan sistem terpisah di Kementerian Ketenagakerjaan; Pendaftaran dan pelaporan BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan — kewajiban dan portal yang berbeda; Penghitungan upah, THR, atau kewajiban pengupahan lain.
Apa yang sering membuat Pelaporan WLKP tertunda?
Sanksinya pidana dan mengenai pengurus secara pribadi — berbeda dari LKPM yang bersanksi administratif. Nilai dendanya kecil dan tidak pernah disesuaikan sejak 1981, tetapi eksposur pribadi pengurusnya nyata.
Isi halaman ini terakhir diperiksa terhadap naskah resmi peraturannya pada . Tarif dan tenggat dapat berubah — tanggal itu patokan Anda.