Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KP3A / KPPA)

Untuk siapa layanan ini

Untuk perusahaan asing yang ingin punya kehadiran resmi di Indonesia — promosi, riset pasar, pengawasan penjualan, atau persiapan mendirikan PMA — tanpa melakukan transaksi jual beli di sini. Dua bentuknya berbeda tegas. KP3A untuk perusahaan perdagangan asing: memerlukan NIB dan SIUP3A, dan dibina Kementerian Perdagangan. KPPA untuk kantor perwakilan pada umumnya: cukup NIB, dengan kegiatan terbatas sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan penyiap pendirian PMA. Kalau rencananya benar-benar berjualan di Indonesia, jalur ini tidak cocok. Yang Anda butuhkan PT PMA.

Biaya

Biaya jasa untuk lingkup standar layanan ini mulai Rp3.750.000. Belum termasuk PPN. Biaya negara (PNBP atau retribusi) diteruskan apa adanya, tanpa markup — kami tidak mengambil untung dari setoran negara. Lingkup di bawah yang menentukan angka akhirnya, dan Anda menerima penawaran tertulis sebelum pekerjaan dimulai — bukan tagihan yang membengkak di tengah jalan.

Lingkup

Tahapan

1. 1

   Penentuan bentuk kantor perwakilan yang tepat (KP3A, KPPA, KP3A Bidang PMSE, BUJKA, atau jasa penunjang tenaga listrik asing) berdasarkan rencana kegiatan nyata di Indonesia.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (4)

   • Uraian rencana kegiatan kantor perwakilan di Indonesia.
   • Profil dan bidang usaha kantor pusat di luar negeri.
   • Konfirmasi tertulis bahwa tidak akan ada transaksi penjualan/pembelian komersial di Indonesia.
   • Rencana jumlah dan kewarganegaraan tenaga kerja.
2. 2

   Pengumpulan dan legalisasi dokumen kantor pusat di negara asal (apostille untuk negara peserta Konvensi, legalisasi pejabat Perwakilan RI untuk negara bukan peserta)

   Anda

   Dokumen yang disiapkan (4)

   • Letter of appointment yang ditandatangani pimpinan kantor pusat atau kuasanya, dilegalisasi apostille atau Perwakilan RI.
   • Pengesahan akta / articles of association dan akta pendirian / deeds of establishment kantor pusat (untuk KPPA dan KP3A Bidang PMSE)
   • Bukti diri pimpinan kantor perwakilan: KTP untuk WNI, paspor untuk WNA.
   • Terjemahan tersumpah seluruh dokumen berbahasa asing.
3. 3

   Permintaan surat keterangan dari Atase Perdagangan RI atau pejabat kantor Perwakilan RI di negara asal.

   Anda

   Dokumen yang disiapkan (3)

   • Surat permohonan ke Atase Perdagangan / Perwakilan RI.
   • Profil perusahaan kantor pusat.
   • Letter of appointment.
4. 4

   Penyiapan dokumen sisi Indonesia: surat pernyataan bermeterai tidak melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, surat pernyataan rencana tenaga kerja, data kegiatan usaha, pernyataan mandiri K3L, dan (untuk KPPA) perjanjian sewa kantor.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (5)

   • Surat pernyataan di atas meterai dari pimpinan KP3A bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan.
   • Surat pernyataan rencana jumlah tenaga kerja disertai rekaman identitas dan surat keterangan kerja.
   • Data kegiatan usaha.
   • Pernyataan mandiri keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L)
   • Perjanjian sewa-menyewa yang masih berlaku dengan pengelola/pemilik gedung perkantoran (wajib untuk KPPA)
5. 5

   Pengajuan permohonan NIB dan SIUP3A melalui Sistem OSS; Sistem OSS meneruskan ke sistem pelayanan terpadu Kementerian Perdagangan.

   Anda

   Dokumen yang disiapkan (2)

   • Seluruh dokumen langkah 2-4 dalam format unggah.
   • Akun dan Hak Akses OSS atas nama pemohon.
6. 6

   Verifikasi persyaratan oleh Kementerian Perdagangan dan notifikasi persetujuan atau perbaikan melalui Sistem OSS.

   Instansi

   Dokumen yang disiapkan (1)

   • Notifikasi persetujuan atau notifikasi perbaikan disertai alasan perbaikan.

   Verifikasi paling lama 5 (lima) Hari kerja sejak permohonan diteruskan.

7. 7

   Perbaikan persyaratan bila ada notifikasi perbaikan — maksimal 2 kali, masing-masing 14 hari kerja.

   Anda

   Dokumen yang disiapkan (1)

   • Dokumen perbaikan sesuai catatan Kementerian Perdagangan.

   Perbaikan paling banyak 2 (dua) kali, jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) Hari kerja.

8. 8

   Terbit NIB dan SIUP3A melalui Sistem OSS; penyerahan pedoman batas kegiatan kepada kepala kantor perwakilan.

   Instansi

   Dokumen yang disiapkan (3)

   • NIB kantor perwakilan.
   • SIUP3A (untuk KP3A)
   • Pedoman internal batas kegiatan: dilarang berdagang dan bertransaksi jual beli, dilarang mengajukan tender, menandatangani kontrak, dan menyelesaikan klaim.

   SIUP3A paling lama 3 (tiga) tahun, perpanjangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir.

9. 9

   Pemasangan kalender kepatuhan berjalan: LKPM kantor perwakilan setiap 6 bulan dan pengingat perpanjangan SIUP3A.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (3)

   • Format LKPM kantor perwakilan (lampiran aturannya)
   • Tanda terima LKPM dari Sistem OSS.
   • Pengingat T-2 bulan sebelum SIUP3A berakhir.

   LKPM setiap 6 (enam) bulan: semester I paling lambat 15 Juli tahun berjalan, semester II paling lambat 15 Januari tahun berikutnya.

Estimasi waktu bergantung pada kelengkapan dokumen dan antrean instansi. Batas waktu yang ditandai berasal dari peraturan; sisanya estimasi praktik.

Yang perlu Anda ketahui

• Kantor perwakilan tetap wajib menyampaikan LKPM tiap enam bulan, meski tidak berdagang dan tidak berpenghasilan. Kelalaian ini memicu tangga sanksi yang sama seperti pelaku usaha lain.
• Izinnya punya umur — paling lama tiga tahun, dan mengikuti masa berlaku surat penunjukan dari kantor pusat. Bila surat penunjukan hanya setahun, izinnya juga setahun.
• Perbaikan berkas hanya boleh dua kali. Setelah itu sistem menolak dan permohonan diulang dari nol, termasuk berkas legalisasi luar negeri yang mahal.
• Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan kantor perwakilan perusahaan asing bukan hal yang sama, meski di pasar keduanya sering disebut dengan istilah yang sama.

Pertanyaan yang sering ditanyakan