KKPR — Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Untuk siapa layanan ini

Anda perlu ini kalau lokasi usaha Anda ada di darat dan belum punya KKPR: mendirikan usaha baru, pindah lokasi, menambah lokasi, mengubah bidang usaha, atau memperluas lahan. Ada jalan pintas yang sering terlewat. Kalau kegiatan Anda berjalan di gedung atau kompleks perdagangan dan jasa yang dipakai bersama, dan pengelolanya sudah memegang KKPR, persetujuan lingkungan, PBG, atau SLF — penyewa ruko, mal, dan gedung perkantoran biasanya tidak perlu mengurusnya sendiri. Untuk usaha mikro berisiko rendah, KKPR terbit sebagai pernyataan mandiri langsung di OSS.

Biaya

Biaya jasa untuk lingkup standar layanan ini mulai Rp3.750.000. Belum termasuk PPN. Biaya negara (PNBP atau retribusi) diteruskan apa adanya, tanpa markup — kami tidak mengambil untung dari setoran negara. Lingkup di bawah yang menentukan angka akhirnya, dan Anda menerima penawaran tertulis sebelum pekerjaan dimulai — bukan tagihan yang membengkak di tengah jalan.

Lingkup

Tahapan

1. 1

   Intake: pemetaan lokasi, KBLI, luas lahan dan skala usaha; sekaligus uji apakah Anda justru dikecualikan dari persyaratan dasar karena menempati gedung/komplek yang pengelolanya sudah memegang KKPR-PL-PBG-SLF.

   Anda

   Dokumen yang disiapkan (6)

   • Koordinat lokasi (titik/poligon) atau peta bidang.
   • Bukti penguasaan tanah: sertipikat, akta jual beli, perjanjian sewa, atau surat izin penggunaan.
   • Rencana KBLI dan uraian jenis kegiatan usaha.
   • Rencana luas lahan, jumlah lantai, dan luas lantai bangunan.
   • Untuk penyewa: salinan KKPR/PL/PBG/SLF milik pengelola gedung atau kawasan.
   • Hak Akses OSS milik Pelaku Usaha (bukan milik konsultan)
2. 2

   Penapisan bentuk KKPR: cek ketersediaan RDTR di lokasi dan status integrasinya dengan Sistem OSS, cek apakah lokasi masuk kondisi tertentu (KEK, kawasan industri, tanah eks-KKPR yang dialihkan/disewakan, perluasan usaha eksisting, dll.), dan cek apakah Anda memenuhi kriteria usaha mikro Risiko rendah.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (3)

   • Hasil penelusuran RDTR/RTRW kabupaten-kota atas lokasi.
   • Bukti lokasi berada di KEK/kawasan industri (bila ada)
   • Salinan KKPR pemilik lahan sebelumnya.
3. 3

   JALUR MIKRO — Pengisian pernyataan mandiri KKPR di Sistem OSS untuk usaha mikro dengan Risiko rendah; data dialirkan ke ATR/BPN, gubernur, bupati/wali kota untuk dinilai.

   Anda

   Dokumen yang disiapkan (2)

   • Pernyataan mandiri Pelaku Usaha di Sistem OSS.
   • Koordinat lokasi dan uraian kegiatan.

   Penilaian paling lama 10 (sepuluh) Hari.

4. 4

   JALUR KKKPR — Permohonan konfirmasi KKPR di Sistem OSS untuk lokasi yang RDTR-nya sudah terintegrasi OSS — persetujuan maupun penolakan diterbitkan otomatis oleh sistem.

   Instansi

   Dokumen yang disiapkan (3)

   • Koordinat lokasi.
   • KBLI dan jenis kegiatan.
   • Kebutuhan luas lahan.

   Diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS.

5. 5

   JALUR PKKPR — Penyusunan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang lengkap sesuai 7 butir.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (7)

   • Koordinat lokasi.
   • Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang.
   • Informasi penguasaan tanah.
   • Informasi jenis kegiatan.
   • Rencana jumlah lantai bangunan.
   • Rencana luas lantai bangunan.
   • Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
6. 6

   JALUR PKKPR — Pendaftaran permohonan di Sistem OSS; sistem menerbitkan surat perintah setor PNBP pertama setelah dokumen dinyatakan diterima lengkap.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (2)

   • Dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.
   • Surat perintah setor PNBP pertama dari Sistem OSS.
7. 7

   JALUR PKKPR — Pembayaran PNBP oleh Pelaku Usaha.

   Anda

   Dokumen yang disiapkan (1)

   • Bukti setor PNBP.

   Paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak surat perintah setor diterbitkan.

8. 8

   JALUR PKKPR — Pemeriksaan kebenaran dokumen usulan oleh ATR/BPN, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

   Instansi

   Dokumen yang disiapkan (2)

   • Berkas permohonan lengkap di Sistem OSS.
   • Bukti pembayaran PNBP.

   Paling lama 5 (lima) Hari sejak pembayaran PNBP terpenuhi.

9. 9

   JALUR PKKPR — Penilaian dokumen usulan terhadap RTR secara berjenjang dan komplementer, termasuk pertimbangan teknis pertanahan.

   Instansi

   Dokumen yang disiapkan (2)

   • Dokumen usulan yang telah dinyatakan benar.
   • Data RTR kabupaten/kota, provinsi, KSN, pulau/kepulauan, dan RTRWN.

   Paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dokumen dinyatakan benar.

10. 10

    Penerbitan persetujuan KKPR dan pemberitahuan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS; Komplia menyerahkan dokumen KKPR beserta ringkasan kewajiban yang melekat sebagai bekal tahap PL dan PBG.

    Instansi

    Dokumen yang disiapkan (2)

    • Dokumen persetujuan KKPR dari Sistem OSS.
    • Ringkasan Komplia: batas luas, ketentuan zonasi, dan kewajiban yang melekat pada KKPR.

Estimasi waktu bergantung pada kelengkapan dokumen dan antrean instansi. Batas waktu yang ditandai berasal dari peraturan; sisanya estimasi praktik.

Yang perlu Anda ketahui

• Tenggat pembayaran menghanguskan hak. Dua kali terlewat berarti permohonan dianggap ditarik kembali dan Anda mendaftar ulang dari awal. Ini penyebab kegagalan yang paling sering dan paling mudah dihindari.
• Diterbitkan pemerintah daerah, dan waktu nyatanya rutin melampaui batas resmi. Jangan mengunci jadwal konstruksi, tanggal sewa, atau target penutupan pendanaan pada tanggal terbitnya.
• Pernyataan mandiri untuk usaha mikro bukan kekebalan. Pemerintah tetap menilai dan bisa menyatakan lokasi Anda tidak sesuai tata ruang setelah usaha berjalan. Jalur ini juga hanya untuk usaha mikro berisiko rendah, tidak untuk usaha kecil.

Pertanyaan yang sering ditanyakan